Maltepe Grup Escort pendik escort pendik escort pendik escort pendik escort Maltepe Grup Escort pendik escort pendik escort pendik escort pendik escort LUWU UTARA | Badan Kepegawaian Dan Diklat

Waspadai Jual Beli Kursi CPNS Baru

Oleh : | Pada : 18 Maret 2015 | Dilihat Sebanyak 1401 Kali

JAKARTA,FAJAR - Masyarakat diminta mewaspadai praktik jual beli kursi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) sudah membuat edaran tentang rekrutmen CPNS yang transparan.

Melalui Surat Edaran (SE) Menteri PAN-RB 2215/2013, tes calon abdi negara harus dijalankan secara bersih, objektif, transparan, dan bebas dari unsur KKN.

Penerbitan SE ini dipaparkan Menteri PAN-RB Azwar Abubakar saat mendampingi Presiden SBY meninjau korban gempa bumi di Aceh kemarin. "Pengawasan ini perlu untuk mengembalikan kepercayaan generasi muda. Bahwa bekal untuk menjadi CPNS hanya kemampuan diri sendiri," katanya kemarin.

Instruksi menjalankan tes secara bersih ini sudah disebar ke seluruh pejabat pembina kepegawaian pusat maupun daerah. Mulai dari menteri, kepala badan dan lembaga, gubernur, walikota, hingga bupati. Azwar menegaskan, reformasi rekrutmen CPNS ini sudah mendapatkan dukungan dari Presiden dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk itu dia sangat berharap dukungan dan komitmen seluruh pejabat pembina kepegawaian yang bakal menerima alokasi CPNS baru tahun ini.

Menurut Azwar, perbaikan sistem rekrutmen CPNS baru itu merupakan salah satu program percepatan reformasi birokrasi di bidang SDM. Dia menyatakan bahwa reformasi birokrasi mengisamkan CPNS baru yang profesional, jujur, bertanggung jawab, dan netral. Selain itu para CPNS diharapkan memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan untuk rakyat. "Intelegensia para CPNS baru ini juga harus tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi pemerinta," tutur Azwar.

Untuk itu, Azwar mengatakan setiap CPNS baru wajib menjalankan dan lulus sejumlah ujian. Mulai dari tes kompetensi dasar (TKD) dan tes kompetensi bidang (TKB) sesuai dengan bidang tugas masing-masing jabatan.

Untuk ujian TKD, kisi-kisinya terdiri dari 3 kelompok kompetensi. Yakni wawasan kebangsaan, tes intelegensi umum, dan tes karakteristik pribadi. Sedangjan untuk tes kompetensi bidang, disusun dan ditetapkan oleh masing-masing instansi pembina jabatan fungsional. Misalnya untuk posisi guru, ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan posisi tenaga medis oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Dalam penentuan kelulusan TKD, ditetapkan berdasarkan passing grade yang ditentukan Menteri PAN-RB berdasarkan rekomendasi tim ahli dankonsorsium PTN. Sementara pelaksanaan TKB hanya dilakukan untuk peserta yang lolos ujian TKD. "Peserta yang diproses pengangkatan CPNS-nya hanya yang lulus TKD dan TKB," ujar Azwar.

Dia menegaskan panitia sangat tegas terhadap setiap praktek kecurangan. Jika ditemukan unsur suap atau sejenisnya, pelamar langsung dibatalkan dan diproses secara hukum. Selain itu pengusutan juga dilanjutkan kepada calo atau makelar CPNS. Badan Kepegawaian Negara (BKN) beberapa kali memecat PNS yang terbukti sahmenjadi calo CPNS baru

Jadwal tess CPNS baru untuk pelamar umum (non tenaga honorer) sampai sekarang masih belum pasti. Kemen PAN-RB hanya bisa memberi ancar-ancar ujian berlangsung sekitar September. Intinya setelah selesai tes CPNS baru dari pelamar tenaga honorer. Panitia juga belum menetapkan formasi kuota CPNS baru untuk masing-masing instansi. 

Honorer K2    
Terkait nasib honorer K2, pemprov Sulsel belum mendapatkan juklak dari Kemenpan. Seperti diberitakan sebelumnya, kuota CPNS dari honorer K2 hanya 30 persen. Sisanya akan diberhentikan dan diberikan pesangon oleh masing-masing daerah.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Mustari Soba, yang dikonfirmasi, Selasa, 9 Juli, mengaku belum mengetahui persis seperti apa kebijakan itu. Pasalnya, surat edaran atau petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum diterima.

"Kita belum mengetahui seperti apa sebenarnya, karena sampai saat ini kita juga belum terima pemberitahuan resminya," kata Mustari.

Soal jumlah honorer K2 di Sulsel, Mustari mengaku tidak mengetahui persis. Namun, khusus honorer K2 yang mengabdi di lingkup Pemprov Sulsel, jumlahnya mencapai 1.256 orang. Tenaga honorer K2 ini sambung dia, sudah mengabdi bertahun-tahun di sejumlah Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemprov.

"Mereka (honorer K2) juga sudah mengikuti uji publik dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya," ujarnya.

Namun, tutur Mustari, jika memang pemerintah pusat benar-benar akan mengembalikan 70 persen honorer K2 ini, maka Pemprov akan segera memikirkan langkah-langkah selanjutnya sesuai petunjuk dari pusat. (jpnn-kas/pap)


Komentar